SUNGAILIAT TERKINI

WABUP BANGKA SYAHBUDIN SIP HADIR DALAM GELAR DISKUSI DENGAN BPIP DI DPRD KABUPATEN BANGKA

Sungailiat,MSM.
Wakil Bupati Syahbudin SIP. menghadiri gelar diskusi dengan BPIP di kantor DPRD Kabupaten Bangka, Sungailiat,Jum’at (26/11)

Dalam kesempatan tersebut Syahbudin mengatakan Pancasila merupakan Dasar Negara,ideologi Bangsa,Pandang Hidup dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi Bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhurnya,” jelas Syahbudin.

Selain itu,terang Syahbudin, Pancasila dijadikan juga sebagai landasan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,
maka Pancasila yang melandasi penyusunan peraturan perundang-undangan,artinya segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia termasuk hukum daerah harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 tahun 2011 tentang pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.15 tahun 2019 materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berisi subtansi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembatuan serta penjabaran lebih lanjut perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga memuat materi. muatan lokal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Syahbudin.

ditegaskannya,salah satu landasan yang diamanahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis yang berarti bahwa dalam pembentukan perundang-undangan mempertimbangkan pandangan hidup,kesadaran dan cinta hukum yang meliputi kebatinan dan Falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mewujudkan Negara Indonesia menjadi negara hukum merealisasikan pembangunan hukum dari tingkat nasional hingga ke daerah yang terencana,terpadu dan berkelanjutan,maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya fasilitas harmonisasi dan pembuatan dan pemantapan konsep peraturan perundang-undangan dimana kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah berada pada kantor wilayah Kementerian hukum dan Ham,” papar Wakil Bupati Bangka ini.

Ia menuturkan,selain itu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota juga mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi dalam bentuk fasilitas,evaluasi dan klarifikasi dengan harapan produk hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Ia berharap semoga acara ini dapat meningkatkan fahaman Kita akan pentingnya peran dan fungsi nilai-nilai Pancasila terhadap penyelenggaraan penyusunan rancangan produk hukum di Kabupaten Bangka.

Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar SIP menyampaikan rasa terimakasihnya atas kedatangan tim BPIP dan menyambut baik serta mendukung kegiatan BPIP di DPRD Kabupaten Bangka.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil ketua DPRD Kabupaten Bangka Mendra Kurniawan, anggota DPRD Kabupaten Bangka, kepala OPD, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka H.Erry Gusnawan SE serta Kabag Perundang-undangan Tiaman Facrulrozi SH.(Red-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *