SUNGAILIAT TERKINI

TIAMAN : BELASAN RAPERDA BERHASIL DISAHKAN.

Sungailiat, MSM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka selama tahun 2021 telah berhasil mengesahkan rancangan peratuaran daerah (Raperda) menjadi perda sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan instrumen kebijakan pembangunan di daerah setempat.

Kepala Bagian Hukum dan Perundanga DPRD Bangka, Tiaman Fahrul Rozi SH saat ditemui awak media di Sungailiat, kemarin menjelaskan bahwa belasan raperda yang disahkan menjadi perda teraebut merupakan usulan dari eksekutif dan sudah ditandatangani antara bupati dan ketua legislator.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama pemerindah daerah, dimana dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil.

“Dalam perda usulan pemerintah daerah yang sudah disahkannya tersebut terdapat lima perda di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), yakni tentang pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Adanya penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bangka kepada PT. Bank Sumsel Babel, Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perubahan perda nomor 13 tahun 2014 tentang retribusi perpajakan izin dan memperkerjakan tenaga kerja asing serta penyelenggaraan inovasi daerah,” kata Tiaman panggil akrabnya.

Sedangkan untuk raperda tentang perubahan perda Kabupaten Bangka nomor 1 tahun 2013, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka, kata Tiaman Fahrul Rozi terpaksa harus dilakukan penundaan karena pihak Badan Informasi Geospasial (BIG) belum dapat melakukan pemetaan di lapangan disebabkan pandemi “severe acute respiratory syndrome coronavirus” 2 (SARS-CoV-2).

“Raperda yang ditunda untuk disahkan menjadi perda akan dilanjutkan kajian pengesahannya tahun 2022,” ungkapnya.

Ditahun 2022, tercatat ada 17 raperda yang masuk dalam pembahasan DPRD Bangka untuk disahkan menjadi peraturan daerah, termasuk dua raperda didalamnya merupakan usulan legislatif.

“Mudah-mudahan pengesahan raperda tahun 2022 sebanyak yang diagendakan tidak mengalami kendala sehingga produk hukum baik usulan eksektif maupun usulan dari legislatif dapat terselesaikan semuanya,” pungkasnya (Red-01/Im)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *