SUARA SEPINTU SEDULANGSUNGAILIAT TERKINI

PRESIDEN DAN MENTERI DIMINTA KAJI ULANG IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DISELURUH INDONESIA

MSM, Bangka – Kepala Desa Bukit Layang, Andry berharap pemerintah pusat Menteri terkait hingga Bapak Presiden RI untuk bersikap tegas dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat dan Pejabat terkait tidak murah memberikan sebuah bentuk perizinan tanpa “Clear And Clean areal.”

“PT. THEP mengembangkan ribuan hektar perkebunan sawit sampai saat ini belum sekalipun memberikan kontribusi kesejahteraan bahkan infrastruktur jalan desa semakin rusak akibat muatan kendaraan kelapa sawit yang melebihi kapasitas, salinan Izin lokasi, izin prinsip serta HGU (Hak Guna usaha) tidak ada arsip di Desa jelas Andry.

Andry menanggap PT THEP tidak transparan kepada pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah sebagai contoh tidak pernah dilibatkan dalam berbagai hal baik penyaluran CSR maupun penyerapan tenaga kerja dll, baru kali ini diundang membahas penyaluran dana sosial tersebut. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa sudah diakui legalitasnya. CSR dari perusahaan dapat disalurkan kepada masyarakat baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk pembangunan.

Khusus untuk tenaga kerja menurut Andry sesuai amanat undang undang harus mengedepankan masyarakat lokal, sementara untuk SDM masyarakat lokal dapat diberikan pembinaan dan pelatihan sehingga mampu menguasai pekerjaannya.

Dirinya juga kecewa karena desanya yang menjadi salah satu desa terdampak pengembangan usaha PT. THEP tidak dimasukan dalam 16 desa sasaran penerima program CSR tahun 2021.

Sementara Manajer Estate PT. THEP Seo Jinwon enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait sikap sejumlah kepada desa di wilayah usaha perusahaannya. (R-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *