SUARA SEPINTU SEDULANG

Evaluasi APBDes 2020 Khusus Desa Rebo Kec Sungailiat

MSM Bangka
Bertempat di aula kantor camat Sungailiat Bupati Bangka Mulkan SH.MH mengatakan jangan sampai ada catatan kepada Pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka tidak memberi suatu bimbingan ke desa-desa.

Bupati Bangka Mulkan SH MH menegaskanperlu evaluasi tiap tahun setiap 3 bulan setelah pelaksanaan APBDes.

Kami melihat untuk Desa Rebo cukup baik karena membawahi dari 3 dusun, dusun Rebo, Karang Panjang dan Tanjung Ratu” Mulkan mencontohkan.

Bahkan tahun 2019 mereka hanya meninggalkan Silpa kegiatan 25 juta, berarti cukup baik dengan anggaran 2 milyar lebih dipotong masih ada 1,9 milyar,” terang Mulkan.

Dimana kata Mulkan pada tahunTahun 2020 lalu cukup baik hanya meninggalkan 9 juta 500 lebih ribu,” Artinya cukup baik progressnya karena ada suatu pembinaan dari kecamatan, pemerintah desa serta pemerintah daerah yang langsung road show ke lapangan karena
kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan itu.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengembangkan wisata pantai,serta potensi-potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Namun Mulkan tidak menampik sebab yang kita takuti dengan dengan kondisi perekonomian seperti sekarang dan hutang negara yang cukup besar, apakah nanti dana desa ini masih dikucurkan dari pusat atau tidak,” jelas orang nomor satu di jajaran Pemkab Bangka.

Kalau tidak maka akan menganggu operasional desa kita, makanya dari mulai sekarang kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing,” terangnya.

Bupati Bangka Mulkan SH MH menjelaskan Sampai hari ini Piutang PBB kita masih banyak yang belum membayar kewajiban masyarakat tersebut sekitar 20 milyar dan inilah yang harus kita dorong dan edukasi kepada masyarakat apabila nanti mereka ada suatu keperluan misalnya meminjam bank, otomatis bank akan meminta pelunasan dari PBB tersebut.

Paling tidak harus diberi pemahaman kepada masyarakat, jangan kita berpikir kita membayar pada hari ini. Kita berpikir ke depan kegunaan terhadap PBB tersebut,” tukas Mulkan.

ketika disinggung tentang pemekaran Mulkan mengatakan pemekaran masih belum dicabut memoratium itu.

Di dalam persyaratan pemekaran desa itu harus memiliki 4 ribu jiwa. Sedangkan tadi dari 3 dusun baru 4.700 jiwa ini yang sangat sulit” tandasnya.

Ini nanti kita lihat apakah nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat. Saya rasa sekarang karena kondisi negara kita seperti ini, pemekaran desa masih dinomor duakan. Kita terfokus kepada kesehatan dan jaminan sosial kepada masyarakat kita. Banyak usulan pemekaran seperti di Bukit Layang, Cungfo dan Kace. Silahkan boleh-boleh saja, tapi ada kewenangan dari pemerintah pusat ujarnya (Imron)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *