SUNGAILIAT TERKINI

BANGKA JADI CONTOH PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG NYATA

Sungailiat,MSM
Deputi Bidang Hukum,advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP K.A.Tajuddin SH MH mengatakan Bangka salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang real atau nyata,” hal itu disampaikan saat di tanya MSM seusai kegiatan diskusi penyelenggaraan kegiatan institusional dan Internalisasi penyelarasan Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Daerah yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka,Sungailiat,Jum’at (26/11)

Menurutnya, di Bangka ini terdiri dari berbagai macam etnis dan mereka hidup rukun dan damai.

Hal ini yang harus kita jaga seterusnya supaya suasana ke-bhinekaan yang hangat dan nyaman tetap terpelihara,” tuturnya

Ia menegaskan kehadiran BPIP ini adalah untuk memperkokoh apa yang sudah ada di Bangka, termasuk
dalam peraturan- peraturan jangan sampai nanti ada peraturan yang mengandung unsur diskriminatip atau intoleran,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah ditemukan hal itu di Bangka Tajuddin SH.MH mengatakan belum dan tidak ada,tetapi didaerah-daerah lain kita temukan.

Untuk menyikapi masalah tersebut perlu dilakukan pendekatan pendekatan dengan Bupati atau DPRD,Gubernur atau DPRD provinsinya untuk dilakukan revisi,”
Biasanya dengan pendekatan persuasif seperti itu berhasil tetapi di provinsi Bangka Belitung tidak ada,” ungkap mantan kepala dinas Perhubungan Provinsi Babel ini.

Dijelaskan Tajuddin yang pernah jadi Kabag Hukum di Pemkab Bangka untuk kunjungan ke daerah-daerah atau provinsi di Indonesia ini, sudah sekitar 40 persen dari 34 provinsi secara langsung tetapi secara daring sudah cukup banyak,karena kasus pendemi covid-19,sedangkan untuk kabupaten/ kota berjumlah sekitar 56 persen itu secara langsung,sementara lewat dari daring juga sudah banyak yakni 80-85.persen.

Terkait dengan adanya pertanyaan dari peserta diskusi agar mata pelajaran PMP itu dikembalikan ,” Oh ya itu sudah berhasil diperjuangkan oleh BPIP memasukkan mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan akan dituangkan dalam revisi ataupun perubahan PP. Nomor 57 tahun 2021 dan sudah tahap finalisasi.

Mudahan-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama PP tersebut akan dikeluarkan,” katanya

Menyinggung ada 19 persen ASN yang tidak faham Pancasila dikatakan Tajuddin akan dijadikan bahan kajian dan evaluasi kenapa sampai ada kalangan ASN tidak tahu dengan Pancasila tersebut,
kemungkinan tidak faham dikarenakan tidak ada pembinaan sebelumnya.

Khususnya ASN yang masih muda sebelum ada BPIP, kedepannya kita akan ada pembinaan lebih lanjut terhadap mereka, sehingga 100 persen loyal kepada Pancasila,” pungkasnya. (Red-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *